Mediator memainkan peran kunci dalam mendorong kerja sama bipartit di era normal

Selama sebagian bulan dan th. mendatang, pandemi COVID-19 bisa saja tetap memberikan pengaruh dramatis pada semua segi kehidupan dan bisnis, juga perselisihan dan penyelesaiannya.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, peran mediasi dan mediator timur tengah untuk menolong menyelesaikan perselisihan di daerah kerja jadi tambah penting.

Untuk memperkuat kapasitas mediator Indonesia di negara ini dan untuk menambah penyelesaian perselisihan bipartit, ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan webinar pada 16 November, yang kemudian diikuti oleh dua pelatihan praktis untuk para mediator di semua Indonesia pada 17-18 dan 22-23 November.

Adriani, Direktur Mediasi Kementerian Ketenagakerjaan, menyoroti pentingnya mediator di dalam menciptakan pertalian industrial yang seirama di jaman pandemi. Pandemi sudah berdampak berarti pada dunia kerja Indonesia, yang memicu hilangnya pekerjaan dan jam kerja.

“Namun, suasana kala ini sudah tambah membaik dan kemajuan sudah menjadi terlihat. Data nasional memperlihatkan bahwa masyarakat yang kehilangan jam kerja berkurang dari 24 juta pada Agustus 2020 jadi 17 juta pada Agustus 2021.

Artinya, kondisinya tambah membaik, tapi mekanisme bipartit dan peran mediator kudu konsisten diperkuat, ” ujarnya di dalam sambutan pembukaan di hadapan 400 peserta.

Menyoroti pentingnya kolaborasi bipartit melalui dialog sosial, Arun Kumar, Spesialis Hubungan Industrial ILO, memaparkan bahwa negara-negara dengan dialog sosial yang baik sanggup menanggulangi masalah ketenagakerjaan.

“Di Singapura, misalnya, komite tripartitnya sanggup mengelola berlebihan tenaga kerja akibat pandemi, namun di Jepang, organisasi pebisnis dan pekerja sepakat untuk menerapkan proses kerja fleksibel demi jauhi PHK,” Arun berbagi.

Menanggapi pentingnya dialog sosial, dua mediator dari Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara, Umi Hani dan Berty Tarijan, mengaku terfokus untuk mempromosikan musyawarah dan mufakat sebagai norma masyarakat Indonesia.

Keduanya sepakat bahwa negosiasi dan kesepakatan bipartit adalah kunci untuk mencapai solusi menang-menang bagi pekerja dan pengusaha, khususnya di jaman krisis layaknya pandemi COVID-19.

Dalam diskusi interaktif tersebut, baik perwakilan pebisnis maupun pekerja, Aloysius Budi Santoso, Deputi Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Iwan Kusmawan, Anggota Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sepakat bahwa kedua pihak kudu jalankan dialog secara konsisten menerus untuk jauhi konflik dan mencapai kesepakatan.

“Saya terlalu yakin bahwa mekanisme bipartit merupakan mekanisme kunci untuk penyelesaian perselisihan di tingkat perusahaan.

 Namun, jangan menanti sampai kami berkonflik untuk sanggup mengfungsikan instansi bipartit ini dengan sebaik-baiknya,” kata Budi.

Demikian pula Iwan mengutamakan pendekatan persuasif sebagai anggota dari mekanisme bipartit. “Baik manajemen dan pekerja kudu berdialog secara konsisten menerus.”

Ida Susanti, dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, memaparkan hasil kajiannya perihal mekanisme dan mediasi bipartit. Ia mengingatkan, mekanisme bipartit jadi mutlak dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru lebih menitikberatkan pada perundingan dan kesepakatan bipartit.

Oleh dikarenakan itu, Ida mengingatkan perlunya peningkatan keterampilan berunding para pekerja untuk membangun rasa saling yakin dengan pengusaha.

“Pekerja tetap mengandalkan pendekatan berbasis kemampuan melalui demonstrasi. Dengan kemampuan negosiasi yang lebih baik, baik pekerja maupun pebisnis sanggup mengfungsikan mekanisme bipartit untuk mencapai kesepakatan,” tambahnya.

Penguatan kapasitas mediator

Sebagai tindak lanjut segera dari webinar, diadakan dua gelombang program pelatihan mediator yang diikuti oleh lebih dari 400 mediator di semua Indonesia. Program pelatihan ini difasilitasi oleh Layanan Mediasi dan Konsiliasi Federal (FMCS) Amerika Serikat.

Didirikan pada 1947, FMCS punya tujuan untuk melestarikan dan mempromosikan perdamaian dan kerja sama manajemen dengan pekerja.

FMCS adalah instansi federal mandiri yang berdiri sendiri dan mandiri dikarenakan sangat mungkin para mediator untuk terfokus hanya menolong para pihak di dalam menyelesaikan perselisihan, tanpa mengkhawatirkan pertanyaan perihal hukum atau hak.

Program pelatihan ini berfokus pada teori dan praktik mediasi, juga standar mediasi—dengan maksud untuk mengidentifikasi masalah dan segi yang sanggup memicu mediasi lebih efektif sebagai proses penyelesaian perselisihan.

Para peserta dikenalkan dengan berbagai model, alat dan etika mediasi. Dalam sesi praktik, mereka studi untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang berselisih.

Heru Widianto, Direktur Lembaga Hubungan Industrial dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan, meyakinkan Kementerian Ketenagakerjaan konsisten menolong peningkatan kapasitas para mediator, juga proses sertifikasi dan peningkatan tunjangan personel untuk pengembangan proses mediasi di Indonesia.

“Dengan kuantitas mediator kurang dari 900 orang, kami kudu meyakinkan regenerasi mediator dan penerapan proses mediasi yang efektif dikarenakan sebagian besar perselisihan pertalian industrial ditangani oleh para mediator,” tegas Heru mengomentari pentingnya pelatihan ini untuk proses dan mekanisme mediasi Indonesia.